Soal Bandara di Bali, Jokowi Tunggu Pilihan Gubernur

Soal Bandara di Bali, Jokowi Tunggu Pilihan Gubernur

BALI EXPRESS, MANGUPURA - Guna mampu bersaing di dunia global, salah satu yang 'dikebut' oleh pemerintah pusat adalah pembangunan infrastruktur. Demikian pula di Pulau Dewata, sebagai daerah yang mengandalkan pariwisata, pemerintah mendukung peningkatan daya tampung bandara. Hal tersebut diungkapkan Presiden RI, Joko Widodo usai membuka acara Rapimnas ke-1 Partai Hanura di The Stones Hotel, Kuta, Badung, Jumat (4/8) kemarin.

Dikatakan Jokowi, Bali saat ini masih konsentrasi dengan pariwisata. Dengan demikian, permasalahan infrastruktur masih berkaitan dengan pelayananan wisatawan. "Bali tentu saja konsentrasinya masih pariwisata. Hanya memang masalah-masalah misalnya, bandara yang kapasitasnya sudah perlu ditambah," ungkapnya.

Berkenaan dengan hal itu, mantan Gubernur DKI Jakarta, ini menyatakan harus ada penambahan daya tampung bandara, baik melalui perluasan Bandara Ngurah Rai atau pembangunan bandara di Buleleng. "Ya harus kita tambah. Kemarin ada rapat terbatas, Gubernur Bali sudah (ditawarkan, Red) ada beberapa pilihan-pilihan. Misalnya membangun airport di utara atau kalau bisa memperluas yang sekarang ada, runwaynya, masih banyak pilihan-pilihan yang perlu kita putuskan," terangnya.

Berita Terkait
 

Jokowi mengisyaratkan menunggu kepastian dari Gubernur Made Mangku Pastika. Jika sudah ada kepastian pilihan, Jokowi menyatakan akan dilanjutkan dengan pembangunan. "Nanti Pak Gubernur Bali sudah memberikan pilihan, yang ini, nah itu baru ada pelaksanaan," tegasnya.

Di samping pembangunan infrastruktur, Jokowi juga sempat menyoroti pentingnya pengawasan dana desa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Dana desa, sudah sejak awal saya sampaikan, ini uang banyak lho. Dua tahun lalu angkanya Rp 20 triliun, setahun yang lalu naik lagi menjadi Rp 47 triliun, tahun ini naik lagi menjadi Rp 60 triliun. Secara total ada Rp 127 triliun," terangnya.

Diharapkannya, dengan dana desa tersebut, ada perputaran uang di daerah dan desa, sehingga daya beli rakyat di desa semakin naik. "Oleh sebab itu, selalu saya sampaikan, manajemen dana desa itu harus betul-betul direncanakan dengan baik, diorganisasi dengan baik, ada pendampingan. Tidak hanya dilaksanakan, tapi juga ada pengawasan, controlling, checking yang terus menurus, karena ini uang gede banget," tandasnya.

(bx/adi/yes/JPR)




  Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar