Ini 4 Kabupaten Lokasi Rumah Murah Subsidi di Bali, Kredit Hingga 20 Tahun

Ini 4 Kabupaten Lokasi Rumah Murah Subsidi di Bali, Kredit Hingga 20 Tahun

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Menurut REI Bali, hingga saat ini pembangunan rumah murah hanya dilakukan di empat kabupaten yaitu di Buleleng (di antaranya di Lovina, Seririt, Tegallinggah, dan Bulian), Jembrana (Tegal Badeng), Karangasem (di antaranya di Sidemen), dan Tabanan (di antaranya di Bajra dan di bagian barat).

Sementara wilayah selain ini belum bisa dilakukan pembangunan, karena terbentur tingginya harga tanah.

Untuk Bali sejak 2016 hingga sekarang, DPD REI Bali telah melakukan total project plan sebanyak 3.500 unit FLPP di empat wilayah tersebut.

Wilayah dominasi FLPP, berada di Kabupaten Singaraja dengan total unit FLPP mencapai 2.600.

REI Bali pun menargetkan 5.000 unit FLPP selama 2017 sesuai target dari DPP REI.

Dari 3.500 project plan, hingga kini telah terealisasi 50 persen.

Dari 3.500 unit telah dibangun, beberapa unit telah terjual.

Paling banyak dibangun di Buleleng yang mencapai 2.600 unit.

“Kami juga sudah PKS dengan beberapa bank penyalur, agar dalam proses pembangunan tersebut baik kredit konstruksi atau kredit perumahannya benar-benar ada kerjasama yang baik, termasuk audensi dengan beberapa bupati agar rumah pengembang REI mendapat kemudahan,” sebutnya.

Ia menjelaskan, hingga kini DPD REI Bali telah melakukan perjanjian kerjasama (PKS) dengan bank BTN dan BNI, serta sedang menjajaki dengan BPD Bali dan Artha Graha untuk pembiayaan FLPP ini.

Jeli Pilih Developer

I Ketut Sony Sasana, Bidang Perumahan RST DPD REI Bali, menjelaskan kerugian apabila masyarakat membeli rumahtersebut kemungkinan besar tidak mendapatkan subsidi.Sebab tidak sesuai dengan aturan pemerintah, khususnya aturan DP maksimal 5 persen.

Sony Sasana menambahkan, sebelum membeli rumah, pihaknya mengimbau masyarakat untuk mengecek perusahaan pengembang.

Selain itu mengecek legalitas objek tanah, izin prinsip pengembangan lahan, harga, proses dan syarat KPR Subsidi hingga dukungan sarana dan prasarana seperti air dan listrik.

Intinya, dengan maraknya strategi penjualan rumahmenggunakan harga Rp 141 juta, namun sebenarnya bukan rumah subsidi.

Maka DPD REI Bali, kata dia, mengimbau masyarakat jeli dan cerdas dalam memilih developer.

“Sebab kalau DP sudah lebih dari 5 persen itu, tidak akan mungkin bisa mendapatkan kredit subsidi,” tegasnya.

Ia memaparkan, rumah sejahtera tapak (RST) atau yang sekarang dikenal perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), adalah program pemerintah terkait 1 juta rumah.

“Jadi Kementerian PU-Pera dengan tegas mendukung kami (REI) aktif untuk program tersebut,” tegasnya.

Kebutuhan rumah di Indonesia cukup besar.

Berdasarkan data, dari 11 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah, sekitar 20 persennya adalah masyarakat berpenghasilan menengah ke atas.

Sisanya berpengasilan rendah, sehingga ada 80 persen dari 11 juta masyarakat yang membutuhkan rumah murah di Indonesia.
in-art-close-icon-128x128.png

–– ADVERTISEMENT ––

opt-out-icon2.png
unmiss-sound-button-muted.svg

“Beberapa peraturan menteri dikeluarkan untuk akselerasi pembangunan FLPP ini. Sesuai PP Nomor 64 Tahun 2016 yang mengatur proses percepatan pembangunan rumah murah ini,” jelasnya.

Untuk rumah subsidi FLPP, harga di Bali ditetapkan Rp 141,7 juta dan masyarakat dibebaskan dari PPN sesuai Permen Keuangan Nomor 113 Tahun 2014.

Luas minimal 36 meter persegi, dengan luas tanah 60 meter persegi. DP 5 persen, dengan suku bunga 5 persen per tahun selama cicilan 20 tahun. “Kemudian berdasarkan Permen PU-Pera Nomor 48 diatur syarat penghasilan maksimal Rp 4 juta per bulan per orang. Jadi konsumen disasar adalah benar-benar masyarakat yang belum mempunyai rumah, berdasarkan persetujuan kepala desa. Memang syaratnya sangat ketat, agar subsidi ini benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Syarat lainnya, konsumen belum pernah mendapatkan subsidi sebelumnya, dan rumah tersebut tidak bisa dijual selama lima tahun sejak dibeli.

“Bahkan pembeli pun harus menempati selama satu tahun secara terus-menerus rumah ini, dan tidak boleh disewakan kecuali untuk tentara dan polisi,” imbuhnya. (*)





  Komentar

Belum Ada Komentar

Tambahkan Komentar